Rilis – Hari Perempuan Internasional 2024

Hari Perempuan Internasional (International Women's Day/IWD) yang diperingati setiap tanggal 8 Maret merupakan tonggak perjuangan perempuan di seluruh dunia untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan, inklusif dan diskriminasi berbasis gender.

Di Indonesia, partisipasi perempuan masih sulit direalisasikan karena adanya ikatan kekerasan terhadap perempuan yang sistematis dan terstruktur. Peringatan IWD tahun 2024 menjadi momen penting bagi gerakan perempuan, karena ini akan menjadi seruan perlawanan atas segala carut marutnya kebijakan pro-oligarki dan tindakan menghancurkan demokrasi yang selama ini dilakukan oleh rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 2 (dua) periode kepemimpinannya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan tidak menjalankan fungsinya pemeriksaan dan keseimbangan, sehingga berbagai kebijakan DPR justru melemahkan kebebasan masyarakat sipil untuk berpendapat.

Kebijakan ini justru melapangkan jalan investasi. Hal ini bisa dilihat dari disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Pemekaran Papua dan Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tetap diimplementasikan meskipun mendapat persetujuan keras dari masyarakat. Kemerosotan demokrasi di Indonesia juga tergambar jelas dalam proses Pemilu 2024, dimana kita dipertontonkan ketidaknetralan presiden dengan 'cawe-cawenya' hingga jajaran menterinya dan pelanggaran etik karena adanya konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak berhenti sampai disitu, Presiden Jokowi juga menjadi aktor utama yang melanggengkan impunitas bagi para penjahat Hak Asasi Manusia (HAM).

Situasi di atas menandakan sedang terjadi kemerosotan demokrasi di Indonesia. Perempuan Indonesia melihat bahwa hal tersebut merupakan ancaman serius bagi partisipasi perempuan, karena :

Menihilkan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Meski keterwakilan mengenai perempuan sudah diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 dan telah dipertegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun komitmen memberikan keterwakilan perempuan dalam politik masih jauh dari apa yang diharapkan. Umumnya partai politik (parpol), sebagai hulu baru sebatas memenuhi persyaratan kuota 30 % agar lolos untuk mengikuti pemilu. Namun faktanya pada Pemilu 2024 mayoritas parpol justru tidak memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu (UU Pemilu) dan KPU terbukti melebihi ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu. Apalagi sejak afirmasi, sejak aturan mengenai keterwakilan perempuan disepakati, belum ada kejadian separah ini dimana mayoritas partai politik tidak mematuhi aturan yang ada dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu pun membiarkan pelanggaran itu terjadi begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini komitmen memberikan hak perempuan dalam politik dari hulu hingga hilir hanya menjadi sekedar jargon belaka.

Mempersulit Advokasi Hak Perempuan dan Melanggengkan Pemiskinan Perempuan

Tingginya penyerapan tenaga kerja perempuan pada kenyataannya tidak bisa menjadi indikator peningkatan partisipasi bagi perempuan akibat sistem kerja fleksibel yang mengabdi pada kepentingan pasar bebas dan kemudahan investasi. Perempuan justru dimasukkan ke dalam lubang kemiskinan melalui kebijakan upah murah, hubungan kerja informal dan tanpa pengakuan status kerja, minimal perlindungan bagi penyandang disabilitas, perempuan hamil dan menyusui, serta diskriminatif pada keragaman identitas gender dan orientasi seksual.

Salah satu konsekuensi logistik dari lapangnya jalan investasi dan pembangunan adalah pasar tenaga kerja murah. Dalam konteks industri padat Karya, salah satunya sektor garmen yang mempekerjakan 90% perempuan justru menampilkan bagaimana nihilnya kesejahteraan buruh perempuan di industri tersebut. Sektor garmen paling berisiko terkena dampak krisis – PHK. Di tengah kontrak kerja yang semakin pendek umurnya, sistem Tidak Bekerja Tidak Dibayar / Tidak Kerja Tidak Dibayar juga dipraktikkan oleh perusahaan dengan tidak membayar pekerja perempuan yang mengambil haknya seperti cuti hamil, haid, sakit, dan melahirkan. Dengan sistem tersebut, praktik kerja penuh kekerasan menjadi tidak terhindarkan. Upah murah, lembur tidak dibayar dan hak-hak normatif yang meluruh karena status kerja fleksibel.

Selama 10 tahun terakhir, angka kekerasan seksual semakin meningkat, baik di ranah privat maupun ranah publik. Perempuan korban kekerasan sering mengalami diskriminasi dan viktimisasi ulang dalam proses peradilan, sehingga sulit mendapatkan kepastian dan keadilan. Selama 20 tahun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum disahkan, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menjadi harapan korban kekerasan seksual masih terganjal dengan peraturan pelaksanaan yang tidak datang jadi prioritas pembahasan.

Menggagalkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Selama 17 Tahun, masyarakat sipil telah menggelar Aksi Kamisan dengan tuntutan penyelesaian di Pengadilan HAM bersifat ad hoc, namun tidak membahas hasil. Sumarsih, salah satu Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) telah mengirimkan surat terbuka sebanyak 445 yang dikirimkan ke Presiden Jokowi. Pada masa kampanye Presiden Jokowi tahun 2014, sejumlah perempuan korban pelanggaran HAM mendapatkan sedikit harapan. Nawacita yang menjadi program pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla menulis setiap keduabelas tragedi pelanggaran HAM berat.

Tak lama setelah dilantik, harapan itu purna kala Jokowi melantik Wiranto menjadi Menkopolhukam. Pernah mereka bertemu langsung dengan Presiden Jokowi pada tanggal 31 Mei 2018, menyerahkan draf penyelidikan dan hanya kembali menerima janji. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju. Hal ini menandakan jika Presiden Jokowi tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan HAM berat di Indonesia.

Di sisi lain, hasil penghitungan cepat pemilu yang menyatakan calon presiden dan calon wakil Presiden (capres-cawapres) Prabowo-Gibran sementara unggul, menandakan selesainya pelanggaran HAM berat akan semakin sulit diatasi. Dengan sejumlah kenyataan yang terjadi saat ini, perjuangan korban untuk mencapai keadilan akan semakin mengalami jalan terjal yang panjang.

Dengan kondisi kemerosotan demokrasi seperti di atas, maka kami Aliansi Perempuan Indonesia menuntut dan memperkuat :

Tegakkan demokrasi dan supremasi hukum
Wujudkan kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan, dan melindungi perempuan, yaitu dengan :

Sahkan RUU PPRT, RUU Perlindungan Masyarakat Adat, RUU Anti Diskriminasi, dan Raperda Bantuan Hukum DKI Jakarta, dan wujudkan aturan pelaksana yang mendukung implementasi UU TPKS.
Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
Cabut dan/atau membatalkan regulasi anti-demokrasi yang merugikan perempuan, kelompok minoritas lainnya baik di tingkat daerah maupun nasional, seperti UU Cipta Kerja, Revisi UU ITE.
Susun pengaturan perlindungan Pembela HAM dan lingkungan agar terhindar dari praktik kekerasan, serangan maupun kriminalisasi;
Mengeluarkan larangan pada setiap kebijakan yang mengarah pada diskriminasi berbasis gender dan orientasi seksual;
Akomodir kebutuhan maternitas perempuan pekerja;
Sediakan akses yang ramah bagi disabilitas di lingkungan kerja;
Memberikan jaminan kesehatan yang memadai bagi perempuan pekerja.
Bangun tata kelola pangan yang berkelanjutan dan penurunan harga sembako

Tuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan berbagai pelanggaran HAM saat ini secara berkeadilan dan berpusat pada, serta pemulihan hak-hak korban.

Dalam kesempatan IWD 2024, aksi pada 8 Maret 2024 dilakukan untuk menggugah kesadaran masyarakat dan DPR akan bahaya regresi demokrasi yang sedang berlangsung. Kita harus menjawab tantangan ini dengan berupaya bersama-sama menjaga prinsip-prinsip demokrasi, melindungi hak-hak perempuan, dan mendorong kesetaraan gender di Indonesia.

Kami mengajak semua pihak untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan partisipasi dan representasi politik, investasi dalam layanan sosial dan sistem dukungan, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif yang mengutamakan kebutuhan dan perspektif perempuan dan kelompok yang termarginalisasi.

IWD 2024 adalah suara perempuan indonesia. Kami yang menyatakan sikap :

Pos Rilis – Hari Perempuan Internasional 2024 muncul pertama kali pada Aman Indonesia.